Pastikan BBM Sampai ke Rakyat, KOPRI Jatim Desak Pertamina Benahi Distribusi Jawa Timur
 |
| Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melayangkan kritik keras terhadap tata kelola distribusi BBM oleh Pertamina dan pemerintah08/09/2026 - kasi-kabar.com |
SURABAYA - Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melanda wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, sejak Minggu (6/9/2026). Kelangkaan hingga kesulitan akses Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, kian mencolok meluas di Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, hingga Lumajang.
Menanggapi krisis tersebut, Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melayangkan kritik keras terhadap tata kelola distribusi BBM oleh Pertamina dan pemerintah.
Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah (Sahabat Lisa), menegaskan bahwa pemerintah dan Pertamina tidak boleh berlindung di balik alasan teknis atau klaim stok aman semata.
“Kalau persoalannya memang gangguan distribusi akibat kemacetan di Ketapang, maka pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan sejauh mana skema mitigasi yang disiapkan ketika jalur utama terganggu. Masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat dari sistem distribusi yang tidak siap,” tegas Sahabat Lisa di Surabaya, Selasa (8/9/2026).
Antrean mengular hingga beberapa kilometer sejak Minggu (6/9). Warga harus menunggu berjam-jam akibat keterlambatan mobil tangki yang terjebak kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Waktu tempuh armada pengangkut membengkak dari normalnya 8–10 jam menjadi 15–23 jam. Pertamina mulai mengalihkan sebagian suplai dari Surabaya dan Malang serta mengklaim telah memasok Pertalite hingga 112 persen dari kebutuhan normal, namun antrean warga tetap tak terhindarkan.
DI Kabupaten Jember dan Lumajang Pertamina melakukaan penebalan pasokan dan penguatan penyaluran guna mengurai antrean serta membangun kembali stok SPBU yang terus terkuras akibat lonjakan permintaan.
Sahabat Lisa menilai ada jarak antara ketersediaan data di atas kertas dengan realitas di lapangan.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Stok aman di depot tetapi masyarakat harus antre berjam-jam di SPBU tidak bisa dijadikan ukuran bahwa persoalan sudah selesai,” kritiknya.
Ia menyoroti kerugian sosial-ekonomi yang harus ditanggung kelompok rentan seperti pengemudi ojek daring, pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang kehilangan waktu produktif akibat kelangkaan ini.
Tuntutan Konkret KOPRI PMII Jawa Timur
Guna menyelesaikan krisis dan mencegah kejadian berulang, KOPRI PKC PMII Jawa Timur mendesak pemerintah, Pertamina, BPH Migas, Pemda, dan aparat penegak hukum untuk mengambil 10 langkah konkret.
Pemerataan Distribusi dan Memastikan distribusi BBM segera merata di seluruh Jawa Timur, terutama wilayah terdampak di Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang.
Transparansi Informasi Membuka data stok terminal, jumlah pengiriman, hingga jadwal distribusi SPBU secara terbuka kepada publik.
Menyiapkan dan mengaktifkan skema distribusi darurat saat jalur utama terganggu.
Melakukan audit menyeluruh terhadap ketahanan armada, waktu tempuh, dan kapasitas penyimpanan SPBU.
Memperketat pengawasan BPH Migas dan APH terhadap potensi penimbunan, pelangsiran, serta penyalahgunaan QR Code. Mengaudit SPBU yang mengalami kekosongan pasokan untuk memastikan kesesuaian kuota masuk dan penyaluran.
Pemda dan APH turun langsung mengawasi antrean di SPBU. Menyediakan saluran aduan publik yang cepat ditindaklanjuti terkait kelangkaan maupun kecurangan.
KOPRI Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga sistem distribusi BBM di Jawa Timur benar-benar dibenahi secara transparan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Red/Putri)
