Akademisi Ungkap Masalah Krusial dalam Buku Pelajaran Anak Sekolah

Buku Modul Pelajaran Sekolah

SURABAYA - Rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kualitas buku pelajaran dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) mendapat perhatian dari akademisi.

Pemerintah dinilai perlu memastikan pembaruan buku tidak hanya menyangkut materi dan kualitas fisik, tetapi juga bebas dari bias dan stereotipe.

Praktisi pendidikan dan kajian budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas buku pelajaran menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Namun, Radius mengingatkan evaluasi buku pelajaran tidak boleh berhenti pada akurasi materi, kualitas cetakan, desain, dan tampilan. Aspek representasi sosial serta potensi bias dalam buku juga perlu mendapat perhatian.

“Memperbaiki buku teks jangan hanya soal memperbaiki materi, kualitas cetakan, atau tampilan buku. Yang juga penting adalah memastikan buku tersebut bebas dari bias dan stereotipe,” katanya saat dihubungi, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, buku pelajaran dapat membentuk cara pandang anak terhadap berbagai persoalan, mulai dari gender, lingkungan, identitas, hingga kelompok sosial tertentu. Karena itu, narasi yang terdapat di dalam buku perlu disusun secara lebih adil dan berimbang.

Dalam penelitian dan kajian buku yang dilakukan Radius, ia menemukan ideologi gender dan ekologi dalam sejumlah buku teks Kurikulum Merdeka masih menggunakan perspektif ekofeminisme. 

Penelitian tersebut juga menemukan adanya narasi yang bias gender serta kurang ramah terhadap lingkungan dalam sejumlah buku teks SD.

“Buku pelajaran tidak sekadar menjadi sarana untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Lebih dari itu, buku juga menjadi salah satu medium yang ikut membentuk cara anak memahami dunia di sekitarnya, bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, bagaimana kelompok tertentu direpresentasikan, dan bagaimana alam diposisikan,” tegasnya.

Wakil Rektor Umsura itu mengatakan, pemerintah perlu melihat bagaimana buku menggambarkan persoalan gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, hingga hubungan manusia dengan lingkungan. Jangan sampai buku pelajaran justru menyederhanakan keberagaman atau menghadirkan kelompok tertentu melalui stereotipe.

Radius menilai representasi yang adil penting karena materi yang dibaca anak secara berulang dapat memengaruhi cara mereka melihat kelompok lain maupun lingkungan di sekitarnya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengkaji buku pelajaran dari sejumlah negara sebagai bahan pembanding untuk meningkatkan kualitas buku ajar nasional.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas isi maupun fisik buku pelajaran.

Baginya, kebijakan tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh terhadap buku teks yang digunakan siswa di Indonesia. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni akurasi pengetahuan, keadilan representasi, dan kemampuan membangun daya kritis siswa.

“Jangan hanya membuat buku yang lebih bagus secara akademik. Kita perlu buku yang juga lebih adil dalam merepresentasikan masyarakat Indonesia dan mendorong anak berpikir kritis,” tuturnya.

Selain persoalan representasi sosial, Radius menilai perspektif ekologis juga perlu diperkuat dalam buku pelajaran. Siswa perlu mendapatkan pemahaman bahwa alam tidak semata-mata dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi.

Pendidikan, kata dia, juga perlu membangun kesadaran mengenai hubungan manusia dengan lingkungan serta dampak berbagai aktivitas manusia terhadap alam.

Radius berharap proses penyusunan dan evaluasi buku pelajaran ke depan melibatkan lebih banyak pihak. Mulai dari akademisi, guru, peneliti, praktisi pendidikan, hingga kelompok masyarakat yang selama ini menjadi objek representasi dalam buku teks.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar buku pelajaran tidak hanya tepat secara akademik. Buku juga diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih beragam, adil, dan mendorong siswa berpikir kritis.(*)