Ulah Oknum Catut Asosiasi Pers, Sejumlah Kepala Sekolah di Sumenep Jadi Sasaran

Aplikasi whatsapp Oknom Lsm Yang Menghubungi Lembaga Pendidikan Sumenep

SUMEMEP — Praktik dugaan pemerasan yang mengatasnamakan lembaga kontrol sosial dan asosiasi wartawan menyasar sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (16/8). 

Oknum berinisial YS menilfon sejumlah kepada sekolah dengan modus menjamin keamanan dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) independen.

​Peristiwa ini bermula pada Minggu pagi (16/8), Saat seorang pengelola lembaga pendidikan menerima pesan teks dan panggilan seluler dari oknum YS. Menggunakan foto profil WhatsApp yang samar dengan tulisan "Pimred",  YS mengawali obrolan dengan menanyakan kabar sebelum akhirnya mengaku sebagai perwakilan dari lembaga LKPK.

​YS mengklaim tengah menjalankan tugas monev terhadap sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam percakapan tersebut, YS juga mengaku sebagai bagian dari Persatuan Wartawan Sumenep. Namun, saat ditanya lebih detail mengenai keanggotaan dan nama asosiasi wartawan yang menaunginya, 

YS tampak kebingungan memberikan jawaban pasti dan enggan diajak bertemu secara langsung. Dugaan intimidasi semakin menguat saat YS menawarkan kompromi kepada pihak sekolah. 

Oknum tersebut mengklaim dapat mengondisikan agar tim LKPK Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 7 orang tidak mendatangi lokasi."Kami bisa bantu agar tim tidak turun ke lembaga kependidikan, kalau asal siap," ujar YS dalam perbincangan.

​Modus serupa ternyata tidak hanya menyasar satu sekolah. Sekitar pukul 13.00 WIB, dihari yang sama informasi dari sesama pengelola lembaga mengungkapkan bahwa YS juga menghubungi sedikitnya 5 lembaga pendidikan lain di wilayah Sumenep pada hari yang sama. 

Seluruh sekolah dihubungi dengan narasi senada, yakni tawaran "pengamanan" dari pemeriksaan dengan imbalan materi. Maraknya aksi oknum yang mencatut nama lembaga pers dan ormas ini memicu dilema serta resah di kalangan pengelola pendidikan setempat" Kata Kepala Sekolah Yang enggan disebut Namanya.

Praktik semacam ini dinilai mencederai profesi jurnalis yang seharusnya bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik, sekaligus meresahkan institusi pendidikan yang fokus pada peningkatan mutu belajar-mengajar.

​Para pengelola sekolah diimbau untuk tidak menanggapi ancaman atau permintaan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan insan pers maupun lembaga investigasi, serta melaporkan tindakan intimidasi tersebut kepada pihak berwajib atau organisasi pers resmi di Kabupaten Sumenep.(Red)