SUMENEP – Komitmen lintas sektor untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sumenep terus diperkuat. Langkah nyata ini terlihat saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar audiensi strategis bersama Dinas Pendidikan (Disdik) setempat di ruang rapat Komisi IV.
Sinergi Komisi IV DPRD dan Disdik Sumenep, Genjot Mutu Pendidikan Non-Formal | Kasi Kabar
Audiensi ini berfokus pada pembinaan, evaluasi, dan peningkatan mutu Pendidikan Non-Formal (PNF). Agenda ini menjadi bagian dari visi besar bersama dalam mempercepat penurunan angka buta aksara yang masih menjadi tantangan di Bumi Sumekar.
Untuk membedah kondisi riil di lapangan, Komisi IV DPRD Sumenep menghadirkan jajaran pengambil kebijakan dari Dinas Pendidikan. Tampak hadir Kepala Disdik Sumenep Moh. Iksan, Kabid PNF Lisa Bertha Soetejo, serta Kasi Peserta Didik Supianto.
Tak hanya itu, guna memastikan program berjalan objektif dan tepat sasaran, audiensi ini juga melibatkan empat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sampling, PKBM Al-Masthuriyah, PKBM Al Qadar, PKBM Al Hikmah, PKBM Putra Bangsa
Dari jajaran legislatif, hadir langsung para legislator kawakan Komisi IV yang dikenal vokal mengawal isu-isu pendidikan, di antaranya Mulyadi, SH. MH., M. Ramzi, S.IP, M. Asy'ari Muthhar,M.Fil.I, H. Sami’oeddin, S.Pd.I, Umar, dan Syamsul Bahri.
Dalam suasana diskusi yang interaktif dan konstruktif, anggota Komisi IV DPRD Sumenep secara bergantian memberikan masukan dan catatan kritis. Mereka mendesak agar Dinas Pendidikan bersama seluruh pengelola PKBM di Sumenep melakukan akselerasi dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
"Pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat vital dan setara pentingnya dengan pendidikan formal. Kami di Komisi IV meminta dengan tegas agar kegiatan pembelajaran dan mutu di PKBM ditingkatkan. Output-nya harus jelas, yakni percepatan penurunan angka buta aksara di Kabupaten Sumenep," ujar H. Sami’oeddin, S.Pd.I Fraksi PKB,
Legislatif juga menekankan bahwa PKBM jangan hanya sekadar menjadi tempat administrasi untuk mendapatkan ijazah kesetaraan (Paket A, B, dan C), melainkan harus benar-benar menjadi pusat transformasi ilmu dan literasi bagi masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal.
Merespons dorongan kuat dari jajaran legislatif, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh. Iksan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian Komisi IV terhadap dunia pendidikan non-formal. Pihaknya berkomitmen untuk langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui pembinaan yang lebih ketat dan terukur.
Melalui Kabid PNF Lisa Bertha Soetejo dan Kasi Peserta Didik Supianto, Disdik Sumenep akan menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan proses KBM di seluruh PKBM se-Kabupaten Sumenep, baik yang berada di kawasan daratan maupun kepulauan.
Sinergi yang solid antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan lembaga PKBM ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mengikis angka buta aksara, sekaligus menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep ke tingkat yang lebih baik. (Red)
