Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan langsung turun tangan menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang dinilai tidak wajar. 
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kompleks Istana Kepresidenan,
Pemerintah mengendus adanya anomali pasar dan kini melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan puluhan juta nyawa yang bergantung pada sektor ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Kronologi dan Kecurigaan Anomali PasarMenurut Mentan Amran, perhatian Presiden Prabowo tersita ketika harga TBS petani justru merosot tak lama setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI)—badan baru yang memegang kendali sebagai eksportir tunggal untuk komoditas CPO, batu bara, dan ferro alloy.
“Ini menarik. Kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau. Disampaikan, ‘Pak Mentan, kenapa terjadi penurunan?’ Saya katakan kepada beliau: ini anomali,” ujar Amran kepada awak media.
Secara logika ekonomi, penurunan harga TBS tersebut dinilai sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Amran membeberkan bahwa data di lapangan menunjukkan tren yang bertolak belakang antara pasar domestik dan global:Harga CPO Dunia: Mengalami kenaikan.
Nilai Tukar Dolar AS Menguat sekitar 10 persen. Harga TBS Petani Justru anjlok.“Ini tidak masuk akal, sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng dulu,” cetus Amran masygul.
Pemerintah Kumpulkan Pelaku Usaha dan PKSMerespons ketidaksesuaian data tersebut, Kementerian Pertanian langsung bergerak cepat mengumpulkan para pelaku usaha sawit dari berbagai daerah guna melacak akar masalah.
Dari total sekitar 1.900 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di seluruh Indonesia, perwakilan dari sekitar 700 pelaku usaha telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pergerakan harga di tingkat petani plasma.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat adanya pihak yang mencoba mencari keuntungan sepihak dengan mengorbankan masyarakat kecil.
“Kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta orang, dengan seluruh keluarganya diperkirakan mencapai 30 juta jiwa.
Mereka adalah tulang punggung produksi nasional,” tegasnya.Gandeng Kapolri, Ratusan Perusahaan Mulai "Tunduk"Ketegasan pemerintah mulai membuahkan hasil pasca-intervensi langsung dari Istana.
Amran menjelaskan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh kebijakan industri sawit harus berpihak pada petani plasma.
Sebagai langkah nyata, Kementan telah melayangkan surat resmi kepada Kapolri untuk menindaklanjuti PKS atau perusahaan yang masih membandel dan enggan menyesuaikan harga TBS sesuai regulasi pasar yang wajar.
Status Penyesuaian Harga PKS Jumlah Perusahaan Keterangan Total Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 1.900Total operasional nasional Belum Menaikkan Harga (Minggu Lalu)274 Mengabaikan tren pasar global Belum Menaikkan Harga (Pascaintervensi & Surat Kapolri) 100Tersisa 5%–10% yang masih dipantau
"Dengan surat (ke Kapolri) itu, tinggal 100-an lebih yang belum menaikkan harga TBS. Tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali," pungkas Mentan Amran.
Pemerintah memastikan akan terus mengawal sisa perusahaan yang belum patuh demi menjaga stabilitas ekonomi 30 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada komoditas emas hijau Indonesia ini.(*)
