 |
| BEM Sumenep menolak pemilihan kepala daerah secara langsung ditemui oleh ketua DPRD Kabupaten Sumenep. (Zen/kasi-kabar.com) |
Kasi-kabar.com-Sumenep, Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep Gelar aksi demo menolak pemilihan kepala daerah secara langsung ke depan kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. pada Selasa (20/01/26).
aksi menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan tidak adanya lagi pemisahan antara rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya, ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku pula bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Moh. Nurul Hidayatullah menyampaikan, sebagai kordinator aksi menilai pemerintah tidak melihat masalah yang sering terjadi saat pemilihan langsung berupa praktek money politik.
“Yang harus diperbaiki adalah sistem pemilihan langsung bukan mengganti sistem pemilihan menjadi tidak Langsung,” ujarnya.
Hidayat juga menyampaikan bahwa, dampak dari pemilukada tidak langsung berupa praktek politik transaksional, patronase, dan penguatan oligarki lokal.
Kami menilai akan memperparah krisis representasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik
Zainuddin sebagai orator aksi menyampaikan, berdasarkan survei dilansir dari kompas.com sebanyak 85.1 persen yang menyetujui pemilukada secara langsung. hanya 11.6 persen yang menyetujui pemilukada tidak langsung.
Sehingga menurutnya data tersebut menjadi bukti kuat para elite politik perlu mempertimbangkan kembali wacana kebijakan tersebut.
“Rakyat tidak mau dibodohi oleh para elite, maka tegakkan demokrasi di Negara Republik Indonesia ini, dengan tetap mengadakan pemilahan” teriaknya saat orasi.
Wacana tersebut tanpa survei, sehingga menurutnya jika para elit potilik mengusulkan adanya pemilukada tidak langsung baginya adalah bentuk pelecehan demokrasi.
“Pemerintah harusnya melakukan kajian yang panjang dengan para mahasiswa bukan langsung di usulkan dan dibahas oleh para elite politik saja,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin menyatakan pihaknya bersama barisan rakyat, Sebab kata dia secara kelembagaan partai PDI-perjuangan menolak wacana Pemilukada tidak langsung.
“Saya ketua DPRD Kabupaten Sumenep menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah melaluai DPRD karena tidak sesuai dengan amanat demokrasi,”tegasnya.
Berbeda dengan penyampaian, Ketua fraksi Gerindra, Abd Kholik pihaknya menyampaikan Akan patuh dengan pimpinan pusat jika wacana tersebut disahkan menjadi UUD.
“Saya sebagai kader partai Gerindra siap mematuhi semua UUD, tapi saya juga bersama dengan barisan rakyat menyampaikan segala aspirasi Mahasiswa,” ungkapnya.
Lebih lanjut massa aksi meminta ketua DPRD dan anggota fraksi meminta untuk menyatakan sikap menolak dengan tegas pemilihan tidak langsung bersama massa aksi,
Adapun tuntutan Aliansi BEM Sumenep sebagai berikut.
1. Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apa pun.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik.
3. Menuntut DPRD Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi substantif.
4. Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan mengenghapus hak pilih rakyat. ( Zain/Red )
