.png)
 |
| Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin. |
SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep bereaksi keras terhadap maraknya keluhan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para wakil rakyat dijadwalkan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia MBG di wilayah "Kota Keris" dalam waktu dekat.
Rencana sidak ini dipicu oleh gelombang protes penerima manfaat di media sosial yang mengeluhkan kondisi makanan yang tidak layak konsumsi.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan mengenai ditemukannya menu makanan yang berbau, basi, berjamur, hingga berulat. Menurutnya, kualitas yang buruk tersebut sangat kontras dengan anggaran per porsi yang telah ditetapkan.
"Sejak program ini berjalan, sudah banyak warga yang mengeluh karena menunya bau, basi, berjamur, berulat, dan tidak sesuai dengan harga per porsi. Kami turut prihatin dan kecewa," ujar H. Zainal Arifin saat dikonfirmasi, Jumat (13/3/2024).
Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Ambunten ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut akan diperketat segera setelah masa reses dan Idulfitri usai.
"Saat ini kami masih reses. Setelah reses dan Ramadan selesai, kami akan menggandeng pimpinan dan anggota komisi terkait untuk melakukan sidak ke semua MBG di Sumenep. Saya sudah mengantongi beberapa data MBG yang nakal," tegasnya.
Sidak tersebut nantinya akan melibatkan dua komisi utama guna menyisir permasalahan Komisi IV Akan menyoroti aspek standar gizi, higienitas, dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Komisi III Akan fokus pada infrastruktur pendukung dapur, terutama terkait kepemilikan Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan informasi awal, sebagian besar penyedia MBG ditengarai belum mengantongi izin lingkungan tersebut.
DPRD Sumenep tidak akan main-main dalam menyikapi temuan di lapangan. Jika ditemukan dapur MBG yang melanggar aturan administratif maupun standar kelayakan, pihaknya akan segera memberikan rekomendasi tindakan tegas.
"Apabila nanti ditemukan dapur MBG yang melanggar secara administratif, kami akan melapor ke Bupati Sumenep agar diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN)," tambah Zainal.
Ia berharap program MBG di Sumenep dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.(*)
