 |
| Foto: Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo SH MH Saat Menandatangani Mutasi Pejabat Eselon II di Pendopo Agung Keraton Sumenep |
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melakukan mutasi jabatan terhadap sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/1/2026).
Dalam mutasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan kini diisi oleh Moh Iksan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudporapar).
Sementara itu, Agus Dwi Susanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini menakhodai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Ferdiansyah Tetra Jaya dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), setelah sebelumnya mengemban amanah sebagai Asisten I Setdakab Sumenep.
Adapun Anwar Syahroni Yusuf yang sebelumnya memimpin DPMD dipercaya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Mutasi juga menyentuh sektor sosial dan investasi. Abd Rahman Riadi yang sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP kini ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial.
Mustangin yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial P3A dipercaya menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, sedangkan Heru Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan beralih ke DPMPTSP.
Sementara itu, Faruq Hanafi yang sebelumnya menjabat Kepala Bapenda kini dipercaya memimpin Disparbudporapar.
Sedangkan Beny Irawan yang sebelumnya menjabat Kepala BRIDA dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Bupati Fauzi menegaskan, mutasi pejabat tinggi pratama kali ini dilakukan secara bertahap dan terukur, tidak serentak seperti periode sebelumnya.
“Hari ini kita lakukan promosinya bertahap, tidak seperti biasanya langsung 100 atau 150 orang. Kita fokuskan pada OPD yang paling mendesak dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Fauzi.
Ia menjelaskan, penataan jabatan ini secara khusus menyasar OPD yang berkorelasi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan di sektor-sektor tersebut sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Kita masih mengejar agar tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan kembali ke angka 1,3 persen, karena kita pernah berada di posisi itu,” jelasnya.
Khusus untuk sektor pendidikan, Fauzi menyebut penunjukan Moh Iksan sebagai Kepala Dinas Pendidikan didasarkan pada hasil asesmen serta pengalaman yang dimiliki.
Ia menilai tantangan dunia pendidikan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Dari sisi asesmen memang mengarah ke sana, dan beliau juga sudah lama di lingkungan Dinas Pendidikan. Tantangannya hari ini jelas tidak sama dengan empat tahun lalu,” katanya.
Fauzi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Sumenep memiliki survei tingkat kepuasan guru sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan kualitas layanan.
Dalam menentukan pejabat tinggi pratama, lanjut Fauzi, pemerintah daerah menggunakan tiga kriteria utama, yakni tidak memiliki persoalan sosial, memiliki kompetensi yang memadai, serta kepangkatan yang sesuai dengan jabatan.
“Mutasi ini bukan sekadar rotasi administratif, tetapi bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi,” tegasnya.
Ke depan, Bupati memastikan penataan pejabat tinggi pratama akan terus berlanjut hingga seluruh jabatan kosong terisi.
Rotasi lanjutan juga akan dilakukan untuk mendorong inovasi dan adaptasi OPD terhadap tantangan pembangunan daerah.
“Secara akumulatif survei kepuasan guru lebih banyak yang puas, tapi tantangan ke depan harus lebih baik dari kepala dinas sebelumnya,”(*)
