 |
| Puluhan mahasiswa UPI Sumenep demo DPRD dalam rangka menolak wacana pilkada tidak langsung (Zen/kasi.kabar.com) Senin (12/01/26). |
Kasi-Kabar.com Sumenep,Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM UPI Sumenep kembali menggeruduk DPRD Kabupaten Sumenep. Pada Senin (12/01/26)
Aksi tersebut menyoal Wacana Pilkada Tidak Langsung yang saat ini diwacanakan oleh para partai politik dinilai mengandung banyak polemik.
Berdasarkan UUD Padahal, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pilkada langsung merupakan perwujudan konkret dari prinsip tersebut.
Pasal 22E UUD NKRI Tahun 1945 berlaku pula bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Mahasiswa Moh. Nurul Hidayatullah menyampaikan, bahwa pilkada tidak langsung sangat menciderai asas demokrasi yang di hasilkan dari era reformasi.
Dia juga mengingatkan pada pemerintah daerah khususnya legislatif yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kembali wacana kebijakan yang berpotensi merampas hak suara rakyat.
“Kami mendesak DRPD Kabupaten Sumenep untuk bersama sama menyuarakan penolakan wacana pilkada tidak langsung dan merekomendasikan atas semua tuntutan kami kepada pemerintah pusat,” tegasnya saat orasi (12/01).
Hidayat juga menegaskan bahwa jika sistem dari pilkada langsung telah ditemukan banyak pelanggaran berupa penggemblungan suara, money politik. Menurutnya yang perlu diperbaiki adalah sistem penyelenggaran pilkada ditubuh pemerintah tersebut.
“Jika pemerintah beralasan pilkada langsung banyak memakan anggaran, lalu kenapa tidak sistemnya saja yang diperbaiki, bukan mengganti sistem yang sudah berjalan secara demokratis,” ujarnya.
Sementara itu, aksi tersebut mendapatkan respon dari anggota dewan fraksi PAN, Khoirul Anwar mengatakan, bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Sebab menurutnya wacana pilkada tidak langsung memang perlu dikaji ulang untuk kemaslahatan rakyat.
“Kami sepakat dan akan merekomendasikan kepada pemerintah pusat atas semua tuntutan massa aksi,” pungkasnya.
Setelah semua tuntutan massa aksi di tanda tangani oleh anggota dewan untuk sepakat menolak wacana pilkada tidak langsung, lalu bubar dengan tertib menuju kampus UPI Sumenep.
