 |
| FOTO: Sejumlah aktivis AMS bersama ketua DPD PAN Faisal Muhlis (Zen/kasi-kabar.com) Rabu 14 Januari 2026. |
Aksi tersebut dilakukan selama 3 hari berturut-turut mendemo 5 partai politik di Sumenep diantaranya PKB, Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, NasDem.
Massa aksi melakukan penolakan dan kritik terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tidak langsung yang diwacanakan oleh para ketua elite politik yang juga didorong oleh presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
 |
| FOTO: Sejumlah aktivis AMS Bersama Akis Jasuli Ketua DPD NasDem Kabupaten Sumenep. (Zen/Kasi-kabar.com) Rabu 14 Januari 2026. |
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Tolak Amir menyampaikan, bawah pihaknya menolak wacana Pemilukada diwakili oleh DPRD. Sebab dirinya menilai wacana tersebut telah mencoreng cita cita reformasi.
“Wacana pemilukada tidak langsung telah menghianati asas negara demokrasi," ujarnya.
Amir juga menyampaikan bahwa pihaknya juga mengkritik pemerintah yang berdalih efisensi anggaran negara karena Pemilukada langsung banyak menelan anggaran. Menurutnya pemerintah seharusnya memperbaiki sistem bukan mengubah sistem yang sudah berjalan secara demokratis.
“Jika pemerintah bedalih efisiensi anggaran, tapi lupa mengevaluasi semua pelaksanaan Pemilukada langsung yang masih banyak ditemukan praktek poltik uang dan politik transaksional,” sampainya.
Hal tersebut juga ditegaskan, Orator aksi, Moh. Pudoli Arrodani, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali atas isu wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab dia menilai dapat merampas hak suara masyarakat.
"Rakyat hanya memiliki suara, jika kebijakan ini disahkan maka rakyat Akan kehilangan haknya," tegasnya saat orasi.
Merespon hal tersebut Ketua DPD NasDem Sumenep, Akis Jasuli mengamini semua tuntutan massa aksi. Pihaknya juga berjanji akan merekomendasikan kepada pengurus pusat untuk sengara dipertimbangkan kembali atas apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Kami berjanji akan menyampaikan semua aspirasi AMS kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, menyatakan bahwa PAN berada tetap satu komando dengan AMS.Dia juga menegaskan siap berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi AMS kepada DPP PAN sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sikap partai.
Faisal juga berpendapat, Pilkada tidak langsung bisa berdampak pada publik sebab masyarakat tidak leluasa memilih kualitas dan kapabilitas pemimpin daerah.
“Jika pemilihan pemimpin daerah langsung diwakili DPRD, maka orientasi pelayanannya bisa berpindah, ini yang perlu kita pantau bersama-sama,” pungkasnya.
