 |
| FOTO: Para massa aksi saat demo di depan DRPD Kabupaten Sumenep. (12/01/26) |
Massa aksi berkumpul di kampus UPI Sumenep pada pukul 10.30 WIB lalu berangkat menuju ke gedung DPRD Kabupaten Sumenep dengan berjalan di belakang mobil komando.
Sekadar informasi, Aksi tersebut menolak wacana pilkada tidak langsung yang disepakati oleh elite partai politik yang juga disetujui oleh presiden Prabowo Subianto.
Massa aksi juga menyinggung tentang Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 berlaku pula bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Koorlap aksi Hidayat menyampaikan bahwa Pilkada tidak langsung berisiko memutus relasi politik antara rakyat dan pemimpin daerah.
Menurut Dayat ketika kepala daerah dipilih oleh elite parlemen lokal dalam hal tersebut DPRD maka legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat.
Dia juga menegaskan hal tersebut menyebabkan potensi meningkatnya angka korupsi oleh para elite, sehingga menurutnya kondisi demikian, rakyat kehilangan posisinya sebagai subjek politik dan direduksi hanya menjadi objek pembangunan.
“Maka atas dasar kajian ilmiah tersebut kami dengan tegas menolak wacana pilkada tidak langsung,” teriaknya saat orasi di depan DRPD Kabupaten Sumenep (12/01).
Tidak sampai disitu Hidayat juga menambahkan, bahwa pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat. Pilkada langsung merupakan perwujudan konkret dari prinsip tersebut.
Bahkan, menurutnya berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana Pilkada melalui DPRD, dengan lebih dari 65 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya.
“Ini yang kemudian menjadi dasar bagi kami meminta DPRD Kabupaten Sumenep untuk satu suara bersama mahasiswa, menolak wacana tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, anggota komisi I fraksi PAN Khoirul Anwar menanggapi aksi tersebut, dirinya sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Namun dirinya akan mengkaji terkait wacana pilkada tidak dengan anggota dewan yang lain.
“Kami sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa UPI Sumenep,” ujarnya.
Berikut tuntutan mahasiswa UPI Sumenep yang di sampaikan kepada DPRD Sumenep.
1. Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apa pun.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik.
3. Menuntut DPRD Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi substantif.
4. Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan mengenghapus hak pilih rakyat.
Setelah selesai mendapatkan tanda tangan dari anggota fraksi PAN dan Nasdem massa aksi kembali ke kampus dengan tertib.
